Eko Hadi Santoso Dipecat: PTDH Kedua dalam Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Sidang Komisi Kode Etik Polri selama sembilan jam memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat bagi Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Ia menyatakan banding. Inilah rangkaian faktanya.
Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso digelar pada Selasa, 17 November 2026, di Gedung Divpropam Polri. Sidang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 18.00 WIB — sembilan jam — dan berakhir dengan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Putusan itu diumumkan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Eko Hadi dijatuhi sanksi etika — perilakunya dinyatakan sebagai perbuatan tercela — serta sanksi administratif berupa PTDH dari dinas kepolisian. Atas putusan tersebut, Eko Hadi menyatakan banding.
Jalannya Sidang
Majelis sidang dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai ketua, dengan Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua, serta Irjen Untung Widyatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Tony Aryadi Effendi sebagai anggota.
Persangkaan yang dibuktikan dalam sidang meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, dan ketidakproseduralan, termasuk dugaan permufakatan akses ilegal. Dasar hukum persangkaan antara lain Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 juncto Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022.
Tersangka Kedua yang Dipecat
Eko Hadi adalah perwira tinggi Polri yang menjabat Widyaiswara di Sespim Lemdiklat Polri dan pernah memimpin Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim. Ia merupakan tersangka kedua dalam kasus dugaan penyadapan Presiden yang di-PTDH. Sebelumnya, pada 10 November 2026, sidang KKEP juga memutuskan PTDH bagi Irjen Pol Ahrie Sonta — yang juga menyatakan banding.
Dalam perkara pidananya, Eko Hadi adalah satu dari empat tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden. Penetapan tersangka diumumkan Kabareskrim Polri Asep Safrudin pada 3 November 2026 — bersama Listyo Sigit Prabowo dan Ahrie Sonta — dan disusul Slamet Uliandi pada 5 November 2026. Masa penahanan Eko Hadi di Rutan Mako Brimob dijadwalkan berakhir pada 22 November 2026.
Dengan pernyataan banding, proses etik Eko Hadi berlanjut ke komisi banding, sementara perkara pidananya berjalan terpisah di Bareskrim Polri. Seluruh uraian perkara pidana dalam artikel ini adalah dugaan dalam proses penyidikan — bukan vonis pengadilan.
Fakta Terkonfirmasi
- Sidang KKEP Eko Hadi digelar Selasa, 17 November 2026, pukul 09.00–18.00 WIB di Gedung Divpropam Polri.
- Putusan: sanksi etika (perbuatan tercela) dan sanksi administratif PTDH, diumumkan Karo Penmas Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko.
- Eko Hadi menyatakan banding atas putusan PTDH tersebut.
- Ia adalah tersangka kedua yang di-PTDH dalam perkara ini, setelah Irjen Pol Ahrie Sonta pada 10 November 2026.
- Masa penahanannya di Rutan Mako Brimob dijadwalkan berakhir 22 November 2026.
Yang Belum Diketahui
- Hasil pemeriksaan komisi banding atas banding Eko Hadi — belum ada jadwal maupun putusan.
- Jadwal sidang etik tersangka keempat, Slamet Uliandi, yang disebut menyusul kemudian.
- Kelanjutan status penahanan para tersangka setelah masa penahanan awal berakhir pekan ini.
- Tanggal pasti dan susunan majelis sidang etik Listyo Sigit Prabowo yang dinyatakan digelar pekan depan.
Sumber & Referensi
- Keterangan resmi Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengenai putusan sidang KKEP.
- Portal Kepolisian Republik Indonesia — inp.polri.go.id
Sumber & Referensi:
- Keterangan resmi Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko
- Portal Kepolisian Republik Indonesia
Artikel ini disusun redaksi dari sumber-sumber tersebut dan keterangan resmi terkait. Bila ada kekeliruan, redaksi membuka ruang koreksi melalui [email protected].